![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap, sehingga dukungan serta pengawasan masyarakat diperlukan agar langkah penanganan di lapangan berjalan maksimal.
Penegasan itu disampaikan Agustiar saat menemui puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (1/9/2026) sore.
Pertemuan berlangsung terbuka dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tuntutan serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan karhutla.
Agustiar menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat. Ia bahkan menyatakan tidak keberatan menerima kritik karena masukan dari masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan yang berdampak luas.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya. Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” kata Agustiar.
Ia mengajak masyarakat tidak hanya menuntut pemerintah bergerak, tetapi juga mengambil bagian dalam mengawal upaya penanganan karhutla. Keterlibatan masyarakat dianggap penting karena penanganan kebakaran membutuhkan kerja cepat, koordinasi dan informasi dari berbagai pihak.
Luas wilayah Kalteng serta kondisi geografis yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan petugas di lapangan.
Karena itu, kekuatan personel, ketersediaan peralatan dan dukungan masyarakat perlu berjalan beriringan agar setiap kejadian dapat direspons secepat mungkin.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalteng,” tegasnya.
Selain mengajak masyarakat memperkuat sinergi, Agustiar memaparkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang operasi penanganan karhutla. Pemprov Kalteng mendapat tambahan fasilitas dari pemerintah pusat berupa armada pemadam kebakaran, alat berat, mesin pompa serta berbagai perlengkapan lainnya.
“Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,” ungkapnya.
Kehadiran tambahan peralatan itu diharapkan memperkuat kemampuan petugas dalam menghadapi kebakaran di berbagai lokasi. Armada pemadam mendukung mobilisasi, mesin pompa digunakan untuk membantu pemadaman, sedangkan alat berat dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dalam penanganan di lapangan.
Agustiar menjelaskan peralatan dan sumber daya manusia untuk mendukung operasi sudah tersedia. Pemerintah kini berupaya memastikan seluruh kekuatan itu dapat bekerja secara optimal, termasuk menjaga ketersediaan bahan bakar, logistik dan kebutuhan operasional lainnya.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” jelasnya.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan membawa sejumlah aspirasi yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menyoroti kebutuhan percepatan penanganan kebakaran, perlindungan masyarakat adat dan peladang, riset mitigasi bencana, dukungan fasilitas bagi relawan serta keterbukaan anggaran bencana.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Dida Paramida, membacakan enam tuntutan kepada Pemprov Kalteng. Selain persoalan percepatan penanganan karhutla, aliansi meminta perhatian terhadap masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, fasilitas relawan, transparansi anggaran bencana serta pertemuan lanjutan bersama aliansi.
Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi. Salah satu perwakilan massa mengingatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga asap yang dapat mengganggu kualitas udara dan berpotensi membahayakan kesehatan.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Aspirasi mengenai kesehatan masyarakat menjadi bagian penting karena dampak asap dapat dirasakan lebih luas dibandingkan lokasi kebakaran. Kondisi itu membuat penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan masyarakat selama kualitas udara terdampak.
Agustiar berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga.
Ia mengajak seluruh pihak menyampaikan kritik serta masukan secara konstruktif sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Masyarakat juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menjaga lingkungan serta memberikan informasi apabila menemukan potensi kebakaran. Dengan informasi yang cepat, petugas dapat lebih awal melakukan langkah penanganan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Pemprov Kalteng memastikan aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dialog itu sekaligus memperlihatkan pentingnya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan karhutla.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, relawan dan seluruh unsur terkait diharapkan semakin kuat. Dengan dukungan personel, sarana prasarana serta partisipasi publik, penanganan karhutla dapat dilakukan lebih terpadu untuk menekan dampak kebakaran, menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat Kalteng dari ancaman kabut asap. (*)
