![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalteng dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ketergantungan yang masih cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai perlu diimbangi dengan upaya memperluas sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai inovasi kebijakan fiskal.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan kemampuan fiskal daerah akan sangat dipengaruhi oleh komposisi pendapatan yang dimiliki.
Apabila porsi dana transfer masih mendominasi APBD, maka daerah akan lebih rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk apabila terjadi penyesuaian alokasi anggaran.
Ia mengungkapkan bahwa Kalteng memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan PAD.
Namun, sebagian potensi strategis tersebut masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga daerah perlu lebih kreatif mencari peluang lain yang dapat dioptimalkan sesuai regulasi yang berlaku.
“Ketergantungan fiskal kita masih kepada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tentu menjadi tantangan bagi kita. Sementara potensi-potensi pendapatan yang besar justru banyak dikuasai pemerintah pusat,” kata Purdiono, Kamis (2/7/2026).
Karena itu, ia mendorong Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk memperkuat basis PAD.
Tidak hanya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, tetapi juga dengan meningkatkan pengelolaan aset, memperkuat iklim investasi, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemudahan berusaha dan kepentingan masyarakat.
Kebijakan fiskal yang inovatif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Purdiono menambahkan, semakin kuat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, semakin besar pula fleksibilitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Kondisi tersebut juga akan memperkuat daya tahan APBD dalam menghadapi dinamika ekonomi maupun perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional.
“Daerah harus terus berinovasi dalam kebijakan fiskal agar sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, Kalteng memiliki fondasi keuangan yang lebih mandiri dan pembangunan dapat terus berjalan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (adv)
