![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, meminta adanya langkah cepat dan konkret dalam menangani kerusakan jalan nasional yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang rusak tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Maryani menilai persoalan jalan rusak harus menjadi perhatian bersama karena memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Akses jalan yang baik, katanya, merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
Perhatian terhadap kondisi jalan nasional belakangan kembali mencuat setelah warga Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, melakukan perbaikan jalan secara swadaya.
Aksi tersebut mencerminkan tingginya harapan masyarakat agar infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar dapat segera ditangani.
Menurut Maryani, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu keputusan atau anggaran dari pemerintah pusat.
Sebaliknya, perlu ada upaya aktif untuk membangun komunikasi dan menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
“Perbaikan jalan nasional memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kepala daerah harus aktif berkoordinasi. Paling tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat proses perencanaan maupun pelaksanaan perbaikan jalan.
Dengan demikian, keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti melalui program yang tepat sasaran.
Selain itu, Maryani menilai kerusakan ringan yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan seharusnya dapat ditangani sementara melalui langkah-langkah darurat sambil menunggu perbaikan permanen.
“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” katanya.
Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur melalui program CSR.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting, terutama pada ruas jalan yang sering digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.
Maryani menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di suatu daerah seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk melalui kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan bersama.
“CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas di sejumlah ruas jalan.
Aktivitas tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan infrastruktur apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pemeliharaan yang memadai.
Karena itu, Maryani menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kualitas jalan agar tetap berfungsi dengan baik dan mampu mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kerusakan jalan merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik. Setiap keterlambatan dalam penanganan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
“Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Ini persoalan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pejabat nyaman naik mobil, sementara masyarakat harus menghadapi risiko setiap hari di jalan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Maryani berharap seluruh unsur pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat koordinasi serta mengutamakan kepentingan publik dalam penyelesaian masalah infrastruktur.
Menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi landasan dalam membangun daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
“Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani,” pungkasnya. (*)
