![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong agar pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing desa.
Langkah tersebut dinilai penting agar program yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat benar-benar memberikan hasil optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada potensi ekonomi, kapasitas pengelola, serta kesiapan masyarakat di desa.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan sebelum menerapkan program secara menyeluruh.
Menurutnya, desa yang telah memiliki aktivitas ekonomi produktif dan sumber daya manusia yang memadai lebih layak menjadi prioritas. Keberhasilan di desa-desa tersebut nantinya dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain sebelum program diperluas secara bertahap.
“Makanya kalau saran saya adalah, laksanakan Koperasi Merah Putih ini di tempat yang memang punya potensi maju, di desa-desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan dengan pelosok yang enggak punya potensi sama sekali,” kata Sudarsono, Rabu (1/7/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kalteng memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KDMP. Hal itu karena mekanisme program berada dalam kewenangan pemerintah pusat hingga pemerintah desa, sehingga DPRD hanya dapat memberikan masukan dan rekomendasi.
“Kita mungkin tidak punya peran secara langsung ya, karena ini lahir dari pemerintah bahkan melibatkan pemerintah desa. Yang saya sendiri bingung, kita perannya di mana. Kita hanya memberikan saran-saran saja sebenarnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sudarsono meminta berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk informasi mengenai pembayaran pekerjaan proyek dan sewa peralatan yang belum terselesaikan, dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang.
Menurutnya, penyelesaian kendala tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Ia menambahkan, evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar pelaksanaan KDMP tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyempurnakan kebijakan, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Selain itu, Sudarsono mengingatkan agar pengembangan koperasi tidak mengurangi alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik desa harus berjalan beriringan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Saran saya bertahap. Kalau tidak, bisa mengganggu pembangunan desa, karena uangnya untuk koperasi, untuk pembangunan fisik koperasi segala macam, tidak ada pembangunan fisik desa,” pungkasnya. (*)
