![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalteng menunjukkan peningkatan tajam sepanjang Agustus 2026. Dalam 18 hari pertama bulan ini saja, tercatat 14.659 titik hotspot dengan 798 kejadian Karhutla dan luasan lahan terbakar mencapai 2.824,42 hektare.
Kondisi itu menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam laporan perkembangan penanganan Karhutla, Minggu (23/8/2026).
Laporan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi puncak musim kemarau yang meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah Kalteng.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, sepanjang 2026 telah tercatat 19.992 titik hotspot dan 1.639 kejadian Karhutla. Tim darat telah menangani area terbakar seluas 4.499,21 hektare.
Sementara hasil analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Data itu menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memetakan perkembangan Karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan.
Lonjakan pada Agustus menjadi perhatian karena jumlah hotspot dan kejadian kebakaran dalam waktu 18 hari telah melampaui akumulasi Januari-Juli 2026. Pemerintah daerah bersama unsur gabungan pun meningkatkan patroli dan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas.
Peningkatan aktivitas Karhutla juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB mencatat tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
Ketiga wilayah itu yakni Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada dalam kategori Tidak Sehat.
Kondisi udara menjadi perhatian karena asap dari kebakaran berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan. Pemantauan kualitas udara dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman dan pencegahan di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
Secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luasan Karhutla di Kalteng berada pada peringkat kesembilan dari 38 wilayah. Memasuki puncak kemarau, pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan melalui pengerahan personel, patroli, pemadaman darat, serta operasi udara.
Untuk mendukung langkah itu, Gubernur Kalteng menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan juga telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla untuk mempercepat pengerahan sumber daya dalam menangani kebakaran di wilayah masing-masing.
Sebanyak 10.700 personel disiagakan dalam operasi terpadu. Mereka terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta unsur relawan.
Dari jumlah itu, 5.303 personel merupakan relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar. Mereka membantu memperkuat pemantauan, patroli, pencegahan, hingga pemadaman di lapangan.
Dukungan operasi udara dari BNPB meliputi satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Namun, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala. Keterbatasan sarana pemadaman dan kebutuhan peremajaan peralatan, akses menuju lokasi yang sulit, keterbatasan sumber air, serta dukungan operasional menjadi beberapa kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun. Tambahan armada ini diharapkan memperkuat operasi pemadaman udara, terutama untuk menjangkau wilayah barat Kalteng.
Penguatan juga dibutuhkan pada sisi pemadaman darat. Kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi menjadi bagian dari kebutuhan untuk mendukung tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pemprov, serta pemerintah kabupaten/kota.
Agustiar juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat. Pemerintah daerah turut mendorong pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan Karhutla dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian/lembaga terkait.
“Pemerintah Kalteng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Penyampaian laporan kepada Presiden menjadi langkah untuk memperkuat dukungan dan koordinasi dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Kebutuhan tambahan armada udara, peralatan pemadaman, pembiayaan operasi, serta sumber air diharapkan dapat memperkuat respons di wilayah yang rawan kebakaran.
Pemprov Kalteng bersama seluruh unsur terkait akan terus mengoptimalkan pencegahan dan penanganan Karhutla selama status siaga darurat berlangsung. Langkah itu mencakup patroli, pemantauan hotspot, pemadaman darat dan udara, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat untuk menekan risiko kebakaran dan dampaknya. (*)
