![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalteng menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat penambang dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjutan. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tetap mengedepankan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang diwakili Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menghadiri pelantikan pengurus DPW APRI Kalteng di Aula Jayang Tingang Lantai I, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/7/2026).
Dalam sambutan Gubernur, disampaikan bahwa Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang besar di sektor pertambangan. Potensi tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian daerah sekaligus sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Selamat kepada seluruh Pengurus DPW APRI Kalteng yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk menjadikan APRI mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai,” ucap Linae membacakan sambutan Gubernur.
APRI diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam mendampingi masyarakat penambang untuk memahami berbagai ketentuan yang berlaku dalam sektor pertambangan rakyat. Kehadiran organisasi ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para penambang guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik.
Tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, APRI juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam penerapan praktik pertambangan yang aman dan ramah lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menghapus stigma negatif yang selama ini masih melekat terhadap aktivitas pertambangan rakyat.
Gubernur menekankan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan metode pertambangan bebas merkuri, serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“APRI harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat penambang. APRI juga harus menjadi penggerak dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan APRI dalam mendukung terciptanya pertambangan rakyat yang legal, berkeadilan, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendorong lahirnya sektor pertambangan rakyat yang semakin maju dan profesional.
Dengan pengelolaan yang baik, sektor pertambangan rakyat diyakini dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Kalteng yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Mari kita buktikan bahwa pertambangan rakyat di Kalteng dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera akan terwujud jika ekonomi rakyat tumbuh serta lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
