PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat langkah antisipasi dampak kenaikan BBM melalui rapat koordinasi yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pentingnya distribusi yang merata serta pengendalian inflasi agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa kebutuhan BBM di Kalteng relatif besar dengan dukungan pasokan dari sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Kondisi ini, menurutnya, harus diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
“Distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian,” ujarnya.
Ia menilai, distribusi BBM yang tidak optimal berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari kelangkaan hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada inflasi daerah.
Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam menghadapi situasi tersebut.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM dan LPG secara menyeluruh.
Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU dinilai perlu dioptimalkan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan.
Selain itu, pengaturan pola distribusi, termasuk pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi, diharapkan dapat mengurangi antrean serta mencegah penumpukan di lapangan.
“Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa Pemprov terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga ketersediaan BBM dan LPG tetap aman.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram akan diperketat, termasuk melalui langkah penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan.
Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala, pelaksanaan sidak pasar, serta intervensi jika terjadi lonjakan harga.
Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan penyediaan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang transparan penting agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak akurat,” ujarnya.
Di sisi lain, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik.
Kolaborasi antara Pemprov dan seluruh pihak terkait diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi serta menekan dampak kenaikan BBM di Kalteng. (*)
