![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Kalteng kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Bumi Tambun Bungai untuk memastikan kesiapan penanganan karhutla menjelang puncak musim kemarau, Jumat (31/7/2026).
Setibanya di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Menkopolhukam disambut langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang. Kunjungan dilanjutkan dengan agenda peninjauan Posko Karhutla Tumbang Nusa, Pulang Pisau, yang selama ini menjadi salah satu pusat komando penanganan karhutla di Kalteng.
Kunjungan pejabat tinggi negara ini memperlihatkan pentingnya posisi Kalteng dalam upaya nasional menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Mengingat luas wilayah dan karakteristik lahan gambut yang dimiliki, Kalteng menjadi salah satu daerah yang memerlukan pengawasan dan kesiapan berkelanjutan selama musim kemarau.
Pemprov Kalteng bersama instansi terkait telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Salah satunya melalui rapat koordinasi dengan BNPB RI yang digelar sehari sebelumnya di Aula Jayang Tingang. Pertemuan itu membahas proyeksi cuaca, pemetaan daerah rawan, kesiapan peralatan pemadaman, serta skema penanganan terpadu apabila terjadi peningkatan hotspot.
Gubernur Agustiar Sabran menilai, kondisi hujan yang masih turun di akhir Juli menjadi kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Seluruh unsur Satgas Karhutla diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk memastikan personel, sarana, dan dukungan logistik berada dalam kondisi siap.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” kata Agustiar.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak menunggu terjadinya kebakaran dalam skala besar sebelum mengambil langkah.
Menurutnya, kecepatan dalam menetapkan status siaga dan menyiapkan dukungan anggaran akan sangat menentukan efektivitas penanganan di lapangan.
Belanja Tidak Terduga (BTT), lanjut Agustiar, harus dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung kebutuhan operasional, termasuk penyediaan bahan bakar, logistik, dan konsumsi bagi petugas yang bertugas di daerah rawan karhutla.
Data pemantauan cuaca dan iklim hingga 30 Juli 2026 menunjukkan adanya 107 titik panas di Kalteng. Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 62 titik, sementara Palangka Raya tercatat memiliki 15 titik panas.
Walaupun citra satelit belum mendeteksi adanya sebaran asap, ancaman karhutla masih perlu diwaspadai. Kondisi lahan yang mulai mengering serta rendahnya potensi hujan pada awal Agustus diperkirakan dapat meningkatkan risiko munculnya titik api baru.
Melalui kunjungan Menkopolhukam, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid.
Upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga Kalteng tetap aman dari ancaman karhutla serta meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat. (adv)
