PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Kalsel dalam rangka memperkuat referensi kebijakan penanganan infrastruktur jalan, khususnya di tengah tren penurunan alokasi anggaran daerah, belum lama ini.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi DPRD Kalteng untuk memahami pendekatan yang diterapkan daerah lain dalam menjaga kualitas jalan tanpa harus bergantung pada peningkatan anggaran yang signifikan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali, dan diterima Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhalis, mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib.
Pertemuan berlangsung dengan pembahasan mendalam terkait efisiensi program dan penguatan prioritas pembangunan.
Rusdi Gozali menyampaikan bahwa kondisi keterbatasan anggaran menuntut adanya perubahan pendekatan dalam pembangunan infrastruktur, dari yang semula berorientasi ekspansi menjadi lebih fokus pada keberlanjutan.
Menurutnya, ruas jalan kabupaten memiliki peran penting sebagai penghubung antar wilayah serta jalur distribusi hasil produksi masyarakat, sehingga keberlanjutannya harus tetap dijaga.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, diperlukan kebijakan yang benar-benar selektif. Pemeliharaan jalan yang sudah ada harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Pemprov dalam mengoordinasikan dukungan terhadap pemerintah kabupaten, terutama melalui skema bantuan keuangan yang terarah dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, Alin Norkhalis menjelaskan bahwa Dinas PUPR Kalsel saat ini mengedepankan strategi efisiensi dengan memperkuat pemeliharaan rutin dan menekan pembangunan jalan baru.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga agar jalan yang telah mantap tidak mengalami penurunan kondisi secara signifikan.
Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Bantuan keuangan dari Pemprov kepada kabupaten difokuskan pada sektor prioritas seperti jalur logistik dan akses menuju fasilitas layanan dasar.
Dalam aspek teknis, pengawasan dan pendampingan terhadap pekerjaan di tingkat kabupaten terus ditingkatkan guna memastikan kualitas pembangunan tetap sesuai standar yang ditetapkan.
Rusdi menilai, pendekatan yang diterapkan Kalsel menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan utama selama kebijakan yang diambil tepat dan terukur.
“Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting bagi kami dalam menyusun rekomendasi kebijakan, khususnya terkait pengelolaan infrastruktur jalan di Kalteng agar lebih efektif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, sekaligus mendorong peningkatan konektivitas wilayah di Pulau Kalimantan. (*)
