![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng memperkuat barisan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat. Sebanyak 10.700 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanganan di lapangan, dengan ribuan relawan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
Kesiapan kekuatan personel itu menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Pemerintah tidak hanya mengandalkan unsur aparatur dan aparat keamanan, tetapi juga memperbesar peran masyarakat melalui kelompok relawan yang selama ini berada dekat dengan wilayah rawan kebakaran.
Berdasarkan analisis data kesiapan personel 2026 dari 14 kabupaten dan kota se-Kalteng, kekuatan gabungan mencapai 10.700 orang. Mereka berasal dari unsur Pemprov, BPBD, Dinas Kehutanan, DLH, TNI, Polri, serta berbagai kelompok relawan.
Dari total kekuatan itu, lebih dari 5.300 orang merupakan relawan masyarakat. Mereka tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Balakar, dan Redkar.
Jumlah relawan yang besar memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kehadiran masyarakat di tingkat kelurahan dan desa dapat mendukung penyampaian informasi lebih cepat ketika muncul titik api. Langkah pemadaman sejak dini juga menjadi penting untuk mencegah api berkembang dan menjalar ke area yang lebih luas.
Penguatan personel juga diperkuat dengan kebijakan tanggap darurat. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menetapkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 tentang penetapan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng tahun 2026.
Keputusan itu menjadi landasan dalam pengerahan personel, logistik, serta sumber daya pendukung lainnya selama penanganan karhutla. Koordinasi antarpihak juga diperkuat agar kebutuhan di lapangan dapat ditangani melalui jalur komando yang jelas.
Dalam kondisi darurat, kecepatan menjadi faktor penting. Personel yang berada di lapangan harus mengetahui tugas masing-masing, memiliki perlengkapan yang memadai, serta mendapatkan dukungan logistik untuk menjalankan operasi. Pola kerja yang terkoordinasi juga diperlukan agar seluruh unsur dapat bergerak secara efektif.
Penegasan mengenai kesiapan dan satu komando disampaikan Agustiar saat memimpin Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla di Halaman Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026). Kegiatan itu diikuti ASN dan relawan sebagai bagian dari penguatan kesiapan menghadapi karhutla.
Agustiar meminta seluruh tim penanganan di lapangan memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, BPBD dan unsur terkait. Setiap personel harus memahami tugas yang diberikan serta tetap berada dalam koordinasi yang sama selama menjalankan penanganan karhutla.
“Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi,” ucapnya.
Pesan itu juga menempatkan keselamatan petugas sebagai bagian penting dalam penanganan karhutla. Personel yang bekerja di lapangan menghadapi kondisi yang dapat berubah, sehingga kesiapan perlindungan diri, perlengkapan, dan dukungan logistik perlu menjadi perhatian sebelum maupun selama operasi berlangsung.
Di sisi pencegahan, masyarakat tetap memiliki peran besar untuk mengurangi risiko kebakaran. Warga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu api, terutama di kawasan yang rawan. Informasi mengenai kemunculan titik api juga perlu segera disampaikan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti.
Pemprov Kalteng mendorong seluruh kekuatan yang telah disiapkan bergerak secara terpadu, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga pemadaman. Keterlibatan 10.700 personel, termasuk lebih dari 5.300 relawan, menjadi bagian dari upaya memperkuat respons menghadapi karhutla.
Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, relawan dan masyarakat, penanganan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menekan luasan kebakaran serta mengurangi risiko kabut asap yang dapat mengganggu kehidupan dan aktivitas masyarakat di Kalteng. (*)
