![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penguatan ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana memerlukan sinergi lintas sektor yang didukung perencanaan berbasis data.
Atas dasar itu, Pemprov Kalteng menggelar Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor BPB-PK Kalteng, Rabu (1/7/2026), dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah.
Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan dan fasilitasi sehingga sosialisasi dapat terselenggara.
Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin dinamis.
Yuas menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen bersama serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah kabupaten maupun kota.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta memahami pentingnya penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis data, kajian ilmiah, serta kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kajian Risiko Bencana dan IKD memiliki peran penting dalam memetakan tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, serta ketahanan setiap daerah.
Hasilnya tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga membantu pemerintah menentukan langkah mitigasi yang tepat, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana.
Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dirancang lebih adaptif terhadap potensi ancaman yang ada sehingga mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun infrastruktur.
Yuas juga mengajak seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara aktif dengan memanfaatkan forum tersebut untuk bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, serta membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di masing-masing daerah.
Ia berharap kolaborasi yang semakin erat antarpemangku kepentingan mampu melahirkan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan memperkuat ketangguhan Kalteng dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mendukung terwujudnya Kalteng yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera.
Sosialisasi yang dilaksanakan pada 1–2 Juli 2026 itu diikuti sekitar 66 peserta dari BPBD Kalteng, BPBD kabupaten dan kota, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaannya semakin terpadu, terarah, dan berkelanjutan. (*)
