![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Katingan, menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai upaya pencegahan.
Hafid menilai kerusakan jalan dan jembatan tidak lepas dari tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari.
Apabila pengawasan terhadap kendaraan ODOL tidak diperketat, kerusakan serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan membebani anggaran pemeliharaan.
“Penindakan terhadap kendaraan ODOL harus lebih tegas dan berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan sesaat, tetapi harus menjadi pengawasan rutin,” kata Hafid, Selasa (7/7/2026).
Selain memperketat penegakan aturan, ia meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng melakukan audit kondisi seluruh jembatan dan box culvert di sepanjang Jalan Trans Kalimantan.
Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi penurunan kualitas konstruksi sejak dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah.
Ia juga mendorong tersedianya basis data yang memuat usia konstruksi, kapasitas beban, hingga kondisi fisik setiap jembatan dan box culvert. Data tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur.
Kawasan yang berada di sekitar bantaran sungai, lanjut Hafid, perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi akibat potensi erosi yang dapat memengaruhi kekuatan konstruksi.
“BPJN perlu segera memetakan sekaligus mengevaluasi jembatan dan box culvert yang berpotensi mengalami kerusakan,” ujarnya.
Hafid menambahkan, pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur harus mengacu pada hasil kajian teknis agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Jangan sampai yang masih layak justru diperbaiki, sementara yang kondisinya sudah mengkhawatirkan belum menjadi prioritas. Semua harus mengacu pada data dan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu mulai meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan seiring meningkatnya aktivitas angkutan hasil sumber daya alam di Kalteng.
Di samping itu, pembangunan jalur alternatif menjadi langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ketika terjadi gangguan pada jalur utama.
“Jangan hanya bergantung pada satu jalur. Ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ikut terdampak. Ke depan harus dipikirkan jalur alternatif,” pungkasnya. (*)
