Abdul Hafid Dorong Pemerintah Perhatikan Jalan dan Sektor Pertanian di Dapil II

Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid.
banner 728x90

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid melaksanakan kegiatan reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut, Abdul Hafid menyampaikan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan dan pengembangan sektor pertanian.

“Yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah perbaikan jalan Cempaka Mulia–Kampung Melayu. Jalan ini menjadi akses penting bagi aktivitas warga dan perlu segera mendapat perhatian pemerintah,” ujar Hafid, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, jika infrastruktur jalan di wilayah itu diperbaiki, maka pembangunan menuju desa-desa sekitar akan berjalan lebih cepat dan efisien. Sebab, masih ada beberapa desa yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai, yang dinilai kurang praktis serta menghambat mobilitas masyarakat.

“Jalan yang baik akan membuka akses ekonomi dan mempercepat pembangunan. Kalau tidak segera diperbaiki, desa-desa terpencil akan semakin tertinggal,” tegasnya.

Selain jalan, masyarakat di beberapa desa di Kotim juga mengeluhkan lemahnya jaringan internet yang menyebabkan sejumlah wilayah masih mengalami blank spot.

“Internet menjadi kebutuhan utama di era sekarang. Tanpa jaringan yang memadai, masyarakat sulit mengakses informasi, pendidikan, hingga layanan digital yang penting bagi kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hafid menyebutkan bahwa masyarakat Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut, mengusulkan pembukaan lahan sawah seluas 50 hektare untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

“Masyarakat sudah siap dengan lahan dan tenaga kerja, tinggal bagaimana dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan program itu. Kalau petani siap, seharusnya jangan sampai peluang ini terlewat,” ucapnya.

Ia berharap, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat pedesaan.

“Harapan kami, hasil reses ini tidak berhenti pada catatan saja, tapi bisa ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pemerintah,” pungkas Hafid. (*)

+ posts

Pos terkait