![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng semakin serius. Dari 1.487 titik api (hotspot) yang tercatat mengepung Pulau Kalimantan, sebanyak 767 titik berada di wilayah Kalteng. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kalteng yang meminta kesiapan pemerintah daerah diperkuat, terutama dari sisi anggaran penanggulangan bencana.
Tingginya jumlah hotspot membuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu melakukan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga harus memastikan berbagai kebutuhan pendukung telah tersedia untuk menghadapi situasi darurat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta Pemprov Kalteng memberi perhatian serius terhadap alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD Perubahan 2026. Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin respons cepat ketika terjadi peningkatan kebakaran.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering belum lama ini.
Ia menyampaikan, kondisi karhutla perlu dihadapi dengan langkah yang terukur karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kabut asap yang muncul akibat kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas masyarakat dan transportasi.
Dalam kondisi seperti ini, kesiapan pemerintah menjadi sangat penting. Setiap peningkatan titik api membutuhkan pemantauan dan penanganan secara cepat agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
Freddy juga mengakui penanganan karhutla membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Bantuan sarana dan biaya operasional dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan penanganan di lapangan. Meski begitu, Pemprov Kalteng tetap harus memiliki kesiapan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai sebagai langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi,” ujarnya.
Dorongan penguatan anggaran itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026. DPRD Kalteng meminta kebutuhan penanggulangan bencana tidak luput dari pembahasan karena kondisi karhutla membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Freddy secara khusus menyoroti pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi salah satu instrumen anggaran untuk menghadapi kondisi darurat. Selain itu, alokasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga perlu dijaga agar program penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Ia berharap anggaran penanggulangan bencana tidak mengalami pemangkasan secara signifikan. Pagu yang disiapkan diharapkan tetap mendekati anggaran APBD murni 2026 sebesar Rp70 miliar.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Bagi DPRD, kesiapan anggaran bukan hanya berkaitan dengan penanganan saat api sudah membesar. Dana yang memadai juga diperlukan untuk mendukung langkah mitigasi, kesiapan operasional, pemantauan wilayah rawan serta berbagai kebutuhan lain sesuai ketentuan penanggulangan bencana.
Freddy berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalteng dengan instansi terkait. Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama karena kebakaran dapat terjadi di sejumlah lokasi dalam waktu yang hampir bersamaan.
Selain memperkuat kesiapan pemerintah, upaya pencegahan juga perlu mendapat perhatian. Pemantauan hotspot secara berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran. Penanganan sejak dini juga dapat mengurangi potensi munculnya kabut asap dalam skala lebih luas.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang proporsional dengan kondisi yang dihadapi Kalteng. Dengan dukungan pembiayaan yang cukup, pemerintah memiliki ruang untuk merespons kondisi darurat secara lebih cepat tanpa menunggu persoalan pendanaan.
Freddy menegaskan kesiapan anggaran harus berjalan beriringan dengan kesiapan personel, sarana pemadaman dan koordinasi di lapangan. Seluruh komponen itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menghadapi ancaman karhutla.
“Dengan demikian, proses penanggulangan bencana dan pemadaman api dapat berjalan dengan cepat dan maksimal,” tutupnya. (*)
