PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menegaskan komitmen menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah dan dinamika ekonomi global.
Penegasan tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027 dan Rakortekrenbang Tahun 2026 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/3/2026).
Leonard menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data dan mempertimbangkan kondisi riil.
Menurutnya, pengalaman perbedaan antara proyeksi ekonomi sebelumnya dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi bahan evaluasi agar penyusunan RKPD 2027 lebih cermat dan adaptif.
“Kita harus menyusun target secara rasional dan terukur. Jangan sampai target yang ditetapkan tidak sejalan dengan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD 2027 tetap berpedoman pada RPJMD, namun perlu disertai mitigasi risiko terhadap potensi perubahan arah kebijakan.
Harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) juga menjadi perhatian agar layanan publik tetap berkualitas dan sesuai ketentuan.
Leonard turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara Pemprov dan kabupaten/kota, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian dan evaluasi.
Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Secara nasional, tema RKP Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Sejalan dengan itu, RKPD Kalteng Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan capaian makro Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen.
Dalam rancangan proyeksi 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat menjadi 5,4 persen, kemiskinan ditekan menjadi 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78, serta tingkat pengangguran terbuka 3,3 persen.
Selain itu, proses validasi usulan aspirasi dan pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berjalan. Hingga saat ini tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran yang telah dibahas serta diverifikasi secara teknis.
Leonard berharap forum tersebut menjadi ruang kolaboratif untuk menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, sehingga arah pembangunan Kalteng ke depan semakin terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kebersamaan dan koordinasi yang solid akan menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas di Kalteng,” pungkasnya. (*)
