![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menyatakan dukungannya terhadap pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Freddy, rotasi jabatan merupakan bagian dari proses pengembangan organisasi yang bertujuan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan.
Dengan penyegaran di sejumlah posisi strategis, ia berharap kinerja perangkat daerah dapat semakin optimal dalam mendukung program pembangunan.
Salah satu yang menjadi perhatian Freddy ialah penempatan Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dr. Sayuti Syamsul sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurutnya, kedua pejabat tersebut memiliki kapasitas, pengalaman, dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan tugas pada sektor yang berperan penting terhadap kondisi fiskal daerah.
“Penempatan Sutoyo di Bapenda dan dr. Sayuti Syamsul di BKAD sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior yang memiliki pengalaman panjang serta kredibilitas yang tidak diragukan,” katanya.
Freddy menjelaskan, tantangan yang dihadapi Kalteng saat ini bukan hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan kemampuan fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia berharap Bapenda mampu menghadirkan berbagai strategi dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan yang masih dapat dikembangkan.
Sementara itu, BKAD diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, transparan, serta akuntabel.
Tata kelola yang baik, menurutnya, akan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program pembangunan agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan pejabat yang baru dilantik akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.
Sinergi yang kuat diyakini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“Dengan pengalaman yang dimiliki para pejabat tersebut, kami optimistis pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih maksimal bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (*)
