![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalteng masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar agar konektivitas antardaerah dapat terus ditingkatkan.
Besarnya biaya pembangunan menjadi salah satu kendala yang membuat peningkatan kualitas jalan belum dapat dilakukan secara optimal hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan pembangunan satu kilometer jalan saat ini memerlukan anggaran sekitar Rp10 miliar. Nilai itu bahkan dapat meningkat bergantung pada kondisi lapangan, jenis konstruksi, serta tingkat kesulitan pekerjaan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran membuat sebagian besar program masih difokuskan pada pemeliharaan rutin.
Penanganan dilakukan agar jalan tetap dapat dilalui masyarakat, namun belum mampu mengatasi kerusakan secara menyeluruh melalui peningkatan konstruksi yang lebih permanen.
Bagi daerah dengan wilayah yang luas seperti Kalteng, kebutuhan pembangunan jalan terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Karena itu, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian ruas-ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegas Lohing.
Ia menambahkan, keberadaan jalan yang berkualitas tidak hanya mempermudah akses transportasi, tetapi juga menjadi penopang distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka peluang investasi di berbagai daerah.
Infrastruktur yang baik juga akan memperkuat hubungan antarwilayah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Lohing menilai sinergi antara Pemprov dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan infrastruktur di Kalteng.
Dengan dukungan APBN, pembangunan jalan strategis dapat dilakukan secara lebih optimal tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap peningkatan alokasi APBN untuk pembangunan jalan dapat menjadi prioritas sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik, aktivitas ekonomi terus tumbuh, dan pemerataan pembangunan di seluruh Kalteng dapat diwujudkan secara bertahap. (*)
