![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa terpencil dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalteng.
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, mengingatkan agar pemerintah terus memprioritaskan pembangunan di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses.
Menurutnya, infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu wilayah.
Ketika akses jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya tersedia dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, serta mengembangkan aktivitas ekonomi.
“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” kata Asdy Narang, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai masih adanya wilayah yang sulit dijangkau menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Keterbatasan akses tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.
Asdy menjelaskan, masyarakat di daerah terpencil kerap menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Situasi tersebut menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan akses terhadap berbagai layanan publik menjadi lebih terbatas.
Selain berdampak pada pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi daya saing ekonomi masyarakat.
Distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menjadi kurang efektif sehingga peluang peningkatan pendapatan masyarakat belum dapat dimaksimalkan.
“Karena keterbatasan tadi menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat juga sulit berkembang di sektor distribusi barang dan jasa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan pusat-pusat kota, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan fasilitas yang memadai bagi masyarakat di pelosok.
Asdy juga meminta pemerintah untuk lebih responsif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Informasi dan masukan dari warga dinilai penting sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya harus menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembangunan infrastruktur yang merata akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akses yang lebih baik akan mempercepat pelayanan publik, memperlancar aktivitas ekonomi, serta membuka peluang investasi dan pengembangan potensi daerah.
DPRD Kalteng berharap percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dapat terus menjadi perhatian pemerintah.
Dengan konektivitas yang semakin baik, masyarakat di desa-desa terpencil diharapkan dapat menikmati kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan. (*)
