![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng bersama TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, relawan, dan masyarakat terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski jumlah titik panas dan luas lahan terbakar masih cukup tinggi, kondisi di lapangan dinilai masih terkendali sehingga status penanganan tetap berada pada Siaga Darurat.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Penanganan Karhutla Kalteng Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Kalteng, Senin (24/8/2026).
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Sinergi pemerintah, aparat keamanan, relawan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait terus diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap situasi di Kalteng. Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla yang dilakukan secara bersama-sama berjalan dengan baik,” ujar Agustiar.
Berdasarkan data akumulasi sejak Januari 2026, Kalteng mencatat 22.203 hotspot atau titik panas dan 1.739 fire spot atau titik api. Sementara luas lahan terbakar mencapai 7.634 hektare, meningkat dari data awal yang berada di kisaran 4.920 hektare.
Dalam pemantauan harian, tercatat 858 hotspot dan 53 fire spot dengan tambahan luas lahan terbakar sekitar 190,96 hektare. Sejumlah wilayah menjadi perhatian, di antaranya Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas lahan terbakar 1.686 hektare, Kotawaringin Barat 508,5 hektare, Kota Palangka Raya 484,2 hektare, dan Barito Timur 14,7 hektare.
Meski menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menilai situasi masih dapat dikendalikan. Aktivitas masyarakat, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian tetap berlangsung normal. Karena itu, status penanganan belum dinaikkan menjadi Tanggap Darurat.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan status dilakukan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan menyeluruh. Peningkatan status menjadi Tanggap Darurat dapat berdampak terhadap berbagai aspek pelayanan dan aktivitas masyarakat.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa penambahan dan penyebaran personel terus dilakukan, khususnya di wilayah yang membutuhkan percepatan pemadaman.
Kekuatan tersebut melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat peduli api. Sekitar 29 kelompok barisan sukarelawan pemadam api dengan total kurang lebih 120 personel telah disebar ke sejumlah titik rawan karhutla.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka memiliki peran langsung dalam membantu pemadaman dan penanganan di wilayah yang rawan karhutla,” kata Iwan.
Dukungan sarana dan prasarana juga terus ditingkatkan. Sebanyak 149 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 100 unit kendaraan tangki air telah didistribusikan ke kabupaten/kota yang memiliki potensi karhutla tinggi.
Selain itu, Pemerintah Pusat memberikan tambahan bantuan pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalteng. Bantuan yang dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara tersebut berupa pompa air dan perlengkapannya, alat berat, masker, alat pelindung diri, drone, chainsaw, gas mask, serta senter kepala waterproof.
Pemerintah juga menyiapkan 500 unit flexible water tank yang akan dikirim menggunakan pesawat C-130 dari Halim Perdanakusuma. Tangki tersebut memiliki kapasitas masing-masing 1.000 liter dan 2.000 liter.
Aslog Kasdam XXII/Tambun Bungai Aji Suwijo yang mewakili Pangdam XXII/Tambun Bungai mengatakan, flexible water tank tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendekatkan sumber air ke titik kebakaran. Hal ini penting terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan atau memiliki keterbatasan sumber air.
Di tengah upaya pengendalian yang terus dilakukan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan titik api yang ditemukan agar dapat ditangani sejak dini.
Agustiar juga meminta media massa berperan aktif dalam menyampaikan informasi karhutla secara faktual dan berimbang. Setiap informasi diharapkan telah melalui proses konfirmasi sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun kesalahpahaman di masyarakat.
Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, menambah personel, serta memastikan ketersediaan peralatan pemadam, Pemprov Kalteng bersama TNI dan Polri terus berupaya menjaga karhutla tetap terkendali.
Pemerintah berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan sehingga keamanan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. (adv)
