PALANGKA RAYA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng menggelar Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sei Kapuas BPSDM Kalteng, Senin (18/5/2026), tersebut dibuka oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sunarti.
Dalam sambutannya, Sunarti menekankan bahwa pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kualitas pelayanan yang diberikan ASN akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kualitas pelayanan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat,” kata Sunarti.
Ia menuturkan, di era reformasi birokrasi saat ini ASN dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, aparatur juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan yang terus berkembang.
“ASN dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Sunarti menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus dimulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, ASN yang kompeten dan berintegritas akan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan responsif.
“Keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Kepala BPSDM Kalteng Ida Suharti Ningsih mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana pengembangan kemampuan ASN dalam memahami konsep pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ungkap Ida.
Ia menjelaskan, pelatihan dilaksanakan selama empat hari mulai 18 hingga 21 Mei 2026 dengan menggunakan metode pembelajaran klasikal, studi kasus, diskusi kelompok, serta praktik penyusunan rencana aksi pelayanan publik.
Menurut Ida, metode partisipatif yang diterapkan dalam pelatihan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mempermudah penerapan materi di lingkungan kerja masing-masing.
“Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif agar peserta memahami dan menerapkan pelayanan publik secara efektif,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng berharap kualitas pelayanan publik di berbagai perangkat daerah dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tandas Ida. (*)
