![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla (Posko PDB Karhutla).
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Penguatan sistem tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla Wilayah Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Aula Pusdalops BPBD Kalteng, Senin (22/6/2026), dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah.
Dalam kesempatan itu, Darliansjah menegaskan bahwa dinamika cuaca pada musim kemarau menuntut kesiapsiagaan yang lebih terukur serta sistem penanganan yang mampu merespons kejadian secara cepat dan tepat.
“Status Siaga Darurat dan aktivasi Posko PDB Karhutla menjadi instrumen penting untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Posko PDB Karhutla berperan sebagai pusat kendali operasi yang mengintegrasikan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga unsur masyarakat.
Melalui sistem ini, seluruh langkah penanganan diharapkan dapat berjalan dalam satu arah komando yang jelas.
Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci untuk mencegah keterlambatan respons di lapangan, terutama dalam menghadapi potensi munculnya titik api di wilayah rawan karhutla.
Darliansjah juga menekankan bahwa pelaksanaan penanganan karhutla harus berlandaskan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran yang digunakan selama masa siaga darurat.
“Setiap unsur harus memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam struktur komando. Dengan begitu, tidak ada lagi kerja yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ia meminta agar rencana operasi disusun secara detail, mencakup strategi pencegahan, pemadaman, hingga penguatan deteksi dini, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan.
Selain itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat, termasuk peran pemerintah kabupaten/kota serta dukungan dunia usaha dalam upaya pencegahan karhutla sejak dini melalui berbagai langkah mitigasi.
Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), agar dilakukan secara cermat, transparan, dan tepat sasaran guna mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan karhutla.
Dengan penguatan Posko PDB Karhutla sebagai pusat kendali respons cepat, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat semakin efektif, terarah, serta mampu menekan risiko kebakaran dan dampak kabut asap di wilayah Kalteng. (*)
