![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng kembali menorehkan capaian positif di bidang tata kelola keuangan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang ditetapkan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026) malam.
Raihan opini WTP merupakan hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Capaian tersebut juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan buah dari komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Karena itu, Pemprov Kalteng akan terus memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran agar seluruh program dapat terlaksana secara tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mengoptimalkan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
Di sisi lain, DPRD Kalteng menilai capaian tersebut perlu diiringi dengan upaya perbaikan berkelanjutan.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengingatkan bahwa opini WTP bukan akhir dari proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK RI harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
“Tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Riska.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah meminimalkan potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Slamet Kurniawan menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik pada masa mendatang.
Dengan kembali diraihnya opini WTP ke-12 secara berturut-turut, Kalteng menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Capaian ini diharapkan dapat menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan bertanggung jawab. (*)
