![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menegaskan bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak dapat selalu dimaknai sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, tingginya SiLPA justru dapat menjadi gambaran bahwa masih terdapat anggaran pembangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menilai, pengelolaan APBD harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Sebab, tujuan utama penyusunan APBD adalah memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Sudarsono, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap akan mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan dari belanja pemerintah daerah. Dana yang belum digunakan tidak memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah karena tidak tersalurkan melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan.
Sudarsono menjelaskan bahwa SiLPA dapat terjadi akibat beberapa faktor, mulai dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, hingga kendala administratif maupun teknis dalam pelaksanaan program.
Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap program yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.
“Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
DPRD Kalteng memandang perencanaan anggaran yang akurat menjadi salah satu langkah penting untuk meminimalkan terjadinya SiLPA dalam jumlah besar. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program yang realistis dan memiliki kesiapan pelaksanaan sejak awal tahun anggaran.
Selain itu, optimalisasi penyerapan APBD juga dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dengan pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai target, manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, maupun penguatan ekonomi daerah.
DPRD Kalteng berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, sehingga efisiensi anggaran dapat tetap terjaga tanpa mengurangi tujuan utama pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. (adv)
