PALANGKA RAYA – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kalteng kembali menjadi perhatian DPRD Kalteng.
Kondisi ini dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh pasokan, tetapi juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap situasi sebenarnya terkait ketersediaan BBM bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa fenomena panic buying masih menjadi faktor dominan yang memicu lonjakan antrean.
Masyarakat disebut cenderung bereaksi terhadap isu yang beredar tanpa memperoleh informasi yang utuh dan resmi.
“Ketika informasi yang diterima tidak lengkap, masyarakat cenderung khawatir dan mengambil langkah cepat dengan membeli BBM meski belum mendesak,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM yang diterapkan di sejumlah wilayah sebenarnya merupakan langkah untuk menjaga pemerataan distribusi.
Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan edukasi publik agar tidak menimbulkan persepsi kelangkaan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek distribusi yang masih menghadapi sejumlah kendala teknis, seperti keterbatasan armada pengangkut, kondisi jalan, serta jarak distribusi yang cukup jauh ke beberapa daerah di Kalteng.
“Kelancaran distribusi harus menjadi perhatian utama, karena jika terhambat, maka akan langsung berdampak pada ketersediaan BBM di SPBU,” jelasnya.
Dampak dari antrean panjang tersebut dinilai cukup signifikan, mulai dari meningkatnya kepadatan lalu lintas, terganggunya aktivitas harian masyarakat, hingga potensi kerawanan di lapangan.
Kondisi ini juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi, terutama distribusi barang dan jasa.
Untuk itu, DPRD Kalteng mendorong Pemprov bersama instansi terkait agar lebih aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat terkait stok BBM.
Edukasi publik dinilai penting untuk meredam kepanikan dan mencegah pembelian berlebih.
Selain langkah tersebut, peningkatan suplai, optimalisasi jam operasional SPBU hingga 24 jam di titik tertentu, serta penambahan armada distribusi juga menjadi solusi yang diharapkan dapat segera direalisasikan.
DPRD berharap sinergi antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat dapat terbangun dengan baik sehingga persoalan antrean BBM ini dapat segera diatasi dan kondisi kembali normal. (*)
