PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu sebagai bentuk komitmen memperluas perlindungan kesehatan di daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan medis tanpa terkendala biaya iuran.
Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, menyampaikan bahwa ratusan ribu warga tersebut telah terakomodasi dalam skema kepesertaan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh Pemprov.
“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, mekanisme pelayanan tetap mengacu pada ketentuan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, peserta tetap memperoleh manfaat layanan sesuai aturan yang berlaku, sementara kewajiban pembayaran iuran ditanggung pemerintah daerah.
“Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak menjadikan anggaran BPJS masyarakat sebagai sasaran efisiensi.
Menurutnya, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran.
“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja, kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Selain pembiayaan iuran BPJS, Pemprov juga menyediakan anggaran pelayanan kelas III gratis di RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei.
Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dalam kondisi darurat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov memperkuat jaring pengaman sosial di bidang kesehatan, sehingga pelayanan medis dapat diakses secara merata oleh masyarakat kurang mampu di Kalteng. (*)
