PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melantik enam pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalteng sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi dan penguatan organisasi pemerintahan daerah, Selasa (26/5/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Istana Isen Mulang tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Enam pejabat yang dilantik masing-masing Eko Sulistiono sebagai Inspektur Daerah Kalteng, M. Reza Prabowo sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Agus Candra sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Rangga Lesmana sebagai Kepala Biro Umum Setda Kalteng, Betri Susilawati sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Kalteng, serta Rus’ansyah sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara objektif dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selamat, Saudara adalah orang-orang pilihan, hasil seleksi terbuka, obyektif, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Gubernur menilai jabatan yang diemban bukan sekadar amanah struktural, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia meminta para pejabat baru segera bergerak cepat, memahami tugas pokok masing-masing, serta membangun koordinasi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah.
Menurut Agustiar, sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program strategis daerah, termasuk pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalteng.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan disiplin, profesionalisme, dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Seluruh pejabat diminta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Pemprov Kalteng, lanjutnya, terus berupaya mendorong pembangunan yang merata di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ketahanan pangan, pengawasan pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Agustiar berharap penyegaran birokrasi tersebut dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. (adv)
