PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalteng mendukung langkah pemerintah pusat dalam menata sistem ekspor komoditas sumber daya alam melalui jalur satu pintu yang dinilai dapat memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus melindungi petani dari praktik permainan harga.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan kebijakan tersebut sejatinya bertujuan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat dan terkontrol, terutama agar harga komoditas tidak mudah dipengaruhi tengkulak maupun pihak tertentu.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” kata Sutik, Selasa (26/5/2026).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani di sejumlah daerah di Kalteng dalam beberapa hari terakhir.
Penurunan harga disebut terjadi setelah muncul kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN.
Meski demikian, Sutik meminta masyarakat, khususnya petani sawit, untuk melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan komoditas nasional dalam jangka panjang.
Menurutnya, kondisi yang dirasakan petani saat ini juga dipengaruhi oleh naiknya harga pupuk, BBM, dan biaya produksi lainnya sehingga dampak penurunan harga TBS terasa lebih berat.
“Program itu sebenarnya bagus, supaya tata niaga sawit lebih tertib dan tidak lagi dipermainkan pengusaha besar. Memang sekarang momennya bersamaan dengan kenaikan pupuk dan kebutuhan lain, jadi petani cukup merasakan dampaknya,” ujarnya.
Selain pada sektor perkebunan, pemerintah pusat juga disebut akan menerapkan kebijakan serupa pada sektor pertambangan.
Sutik menilai langkah tersebut dapat meningkatkan pengawasan distribusi dan ekspor sumber daya alam agar lebih tertata.
Ia menegaskan seluruh pelaku usaha harus mengikuti aturan pemerintah, termasuk dirinya yang juga bergerak di sektor pertambangan.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN dan menurut saya itu baik untuk penataan ke depan,” ucapnya.
Sutik menambahkan, DPRD Kalteng akan terus memantau perkembangan harga sawit di daerah serta membuka ruang komunikasi dengan para petani untuk mencari solusi terbaik atas kondisi yang terjadi saat ini.
Komisi II DPRD Kalteng juga berencana menggelar pembahasan lanjutan usai libur lebaran guna merumuskan langkah yang dapat menjaga stabilitas harga dan mengurangi keresahan petani.
“Mudah-mudahan nanti habis lebaran kami rapat lagi supaya ada solusi yang baik dan petani tidak sampai mengalami gejolak,” pungkasnya. (*)
