PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meluncurkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai upaya memperkuat jaring pengaman sosial daerah.
Peluncuran dilakukan di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (20/2/2026), bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan simbolis kartu kepada delapan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Agenda tersebut sekaligus menandai dimulainya pendistribusian kartu kepada masyarakat di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa KHBS dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan warga di wilayah pedalaman.
Program ini mencakup dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, serta penguatan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan, peluncuran KHBS tetap dilakukan meski kondisi fiskal daerah mengalami penurunan. APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp 5,4 triliun, turun dari APBD 2025 yang mencapai Rp 10,2 triliun.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap mengalokasikan sekitar Rp 400 miliar untuk pelaksanaan program tersebut.
“Ini merupakan komitmen kami agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial yang memadai,” ujar Agustiar Sabran.
Untuk menjaga akuntabilitas, Pemerintah Provinsi membuka ruang pengaduan serta melakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pengawasan bersama diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa penetapan KPM mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui setiap triwulan.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta pendamping desa.
KHBS ditargetkan menjangkau 279.434 kepala keluarga dan rampung didistribusikan pada akhir Februari 2026.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT Bank Kalteng dan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah.
Selain itu, dilakukan simulasi penggunaan kartu serta pelepasan bantuan pangan di lobi Kantor Gubernur.
Bantuan pangan tersebut dijadwalkan tersalurkan paling lambat lima hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ke seluruh kabupaten/kota.
Pemerintah daerah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan hingga Lebaran.
Acara peluncuran turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda atau yang mewakili, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua TP PKK Nunu Andriani Edy Pratowo, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, serta relawan KHBS. (*)
