![](https://kolomredaksi.com/wp-content/uploads/2026/06/KR__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyoroti masih adanya ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah yang dinilai belum sejalan dengan semangat program BBM satu harga.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi agar masyarakat di kawasan pinggiran dapat memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di wilayah perkotaan.
Menurut Bambang, persoalan tersebut masih ditemukan di beberapa daerah yang lokasinya relatif dekat dengan Kota Palangka Raya.
Namun, masyarakat di wilayah tersebut masih harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang berlaku di kawasan perkotaan.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Sebangau. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam rantai distribusi yang perlu segera dievaluasi oleh pihak terkait.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” kata Bambang, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan program BBM satu harga merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didukung oleh infrastruktur distribusi yang memadai hingga ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Bambang menilai ketimpangan harga BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berpengaruh langsung terhadap biaya hidup masyarakat.
Ketika harga BBM meningkat akibat distribusi yang tidak optimal, dampaknya dapat merembet pada kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, sektor usaha mikro dan pelaku ekonomi kecil juga berpotensi terdampak karena biaya operasional menjadi lebih tinggi.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, maka daya beli masyarakat dapat ikut terpengaruh.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kalteng akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menelusuri penyebab terjadinya ketimpangan distribusi BBM.
Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan pasokan, sistem logistik, alokasi kuota, hingga pengawasan terhadap penyaluran BBM di tingkat daerah.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pertamina maupun Pemprov.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi sehingga pasokan BBM dapat tersedia secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalteng.
Bambang menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi daerah.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (*)
