PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng memberikan perhatian serius terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan di sejumlah daerah.
Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal agar tidak berdampak langsung pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berada pada posisi rentan dalam struktur kepegawaian.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyampaikan bahwa tekanan terhadap anggaran daerah merupakan imbas dari kondisi keuangan nasional.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang tetap mengedepankan perlindungan terhadap pegawai, khususnya di level bawah.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng. Memang ini kondisi keuangan secara nasional, tapi langkah yang diambil gubernur tentu sudah mempertimbangkan beberapa hal,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang mencapai sekitar 30 persen telah memengaruhi berbagai sektor, termasuk kinerja OPD.
Dampaknya tidak hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi menekan kondisi ekonomi para pegawai, baik PNS maupun PPPK, yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan tanggungan finansial.
Menurut Muhajirin, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tetap berimbang antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi efisiensi anggaran akan terus dilakukan.
Di sisi lain, ia mengungkapkan telah mendengar pernyataan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang memastikan bahwa tidak akan ada PPPK yang dirumahkan di tengah kebijakan efisiensi tersebut.
“Saya ada melihat berita bahwa Pak Gubernur tidak akan merumahkan PPPK di tengah efisiensi anggaran ini,” katanya.
Pernyataan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para PPPK, sekaligus menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik di daerah.
DPRD pun mendorong agar komitmen tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten.
Ke depan, DPRD berharap Pemprov dapat menerapkan strategi efisiensi yang lebih selektif dan tepat sasaran, tanpa mengorbankan tenaga kerja.
Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci agar kebijakan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik di Kalteng. (*)
