PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, kembali menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurnan APBD tahun 2026.
Ia menyebutkan, anggaran yang tersisa sekitar Rp5,4 triliun tersebut jauh menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang berada di kisaran lebih dari Rp10 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, khususnya infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia menilai kebijakan penganggaran seharusnya mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah secara proporsional.
“Kalteng ini wilayahnya kurang lebih satu setengah kali Pulau Jawa. Dengan luas seperti itu, tentu kebutuhan pembangunannya juga besar,” ujarnya belum lama ini.
Asdy menjelaskan, tantangan pembangunan di Kalteng tidak hanya terkait luas wilayah, tetapi juga kondisi geografis dan akses antarwilayah yang masih memerlukan peningkatan.
Ia khawatir keterbatasan anggaran akan berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas, terutama di kabupaten-kabupaten yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
“Tantangan alam kita cukup berat. Kalau anggaran terbatas, maka tidak semua kebutuhan bisa terakomodasi secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat wilayah yang memerlukan peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan.
Infrastruktur yang memadai, menurutnya, menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, Asdy menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan penggunaan anggaran tetap tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan anggaran yang ada, pengawasan harus lebih ketat agar tidak ada pemborosan dan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap mengutamakan kualitas dalam setiap proyek pembangunan.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun dengan standar baik akan memiliki daya tahan jangka panjang dan mengurangi risiko perbaikan berulang yang justru membebani anggaran.
“Pembangunan harus dirancang untuk jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, keterbatasan anggaran tetap bisa dimaksimalkan,” pungkasnya. (*)
