PALANGKA RAYA – Banjir yang terus melanda wilayah Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seolah tak lagi menjadi hal baru bagi masyarakat setempat.
Kondisi yang terjadi hampir sepanjang tahun itu kini mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik.
Menurutnya, persoalan banjir di Hanjalipan sudah berlangsung lama dan sulit diatasi karena masyarakat setempat memilih bertahan di lokasi meski pemerintah telah berupaya menawarkan relokasi.
“Daerah Hanjalipan itu memang sering kebanjiran, bukan hanya setahun sekali. Pemerintah sudah pernah mencoba merelokasi warga ke tempat yang lebih aman, tapi mereka menolak karena jauh dari sungai. Masyarakat di sana sudah terbiasa hidup di tepi sungai,” kata Sutik, di Palangka Raya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, sebagian besar warga menggantungkan hidupnya pada aktivitas di sungai.
Selain sebagai sumber air dan transportasi, sungai juga menjadi tempat mencari nafkah, sehingga relokasi dianggap menyulitkan kehidupan mereka.
“Namanya orang desa, dari dulu sudah dekat dengan sungai. Kalau disuruh pindah jauh, mereka bingung mau kerja apa. Jadi memang tidak mudah,” ujarnya.
Sutik menambahkan, kebanyakan warga sudah terbiasa menghadapi banjir. Mereka menyiapkan perahu kecil atau klotok di setiap rumah sebagai alat transportasi ketika air meluap. Bahkan, ada yang menganggap banjir sebagai hal biasa, bukan bencana.
“Waktu banjir, mereka malah sudah siap. Ada juga yang senang karena biasanya dapat bantuan sembako. Jadi ini membuat pemerintah serba salah. Mau pindahkan tidak mau, mau dibiarkan juga kasihan,” tambahnya.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur seperti tanggul atau peninggian rumah bisa menjadi solusi, tetapi membutuhkan biaya besar dan tidak mungkin hanya ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau mau tanggul atau meninggikan rumah, dananya besar. Harus ada bantuan dari pemerintah pusat. Kalau pakai dana daerah, bisa habis hanya untuk satu wilayah. Pengalaman di tempat lain juga, saat dibangun jalan tinggi, justru warga bongkar karena dianggap menyulitkan,” jelasnya.
Untuk sementara waktu, kata Sutik, bantuan darurat seperti sembako, layanan kesehatan, dan logistik menjadi langkah yang paling realistis.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami risiko hidup di wilayah rawan banjir.
“Selama solusi permanen belum bisa diwujudkan, pemerintah harus fokus pada upaya tanggap darurat dan edukasi. Jangan sampai masyarakat terlena dan menganggap banjir sebagai hal biasa,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat duduk bersama mencari solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan, agar masyarakat Hanjalipan tidak terus terjebak dalam lingkaran banjir yang tak berujung. (*)
