PALANGKA RAYA – Tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat naik tipis dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025.
Meski masih di bawah rata-rata nasional, kondisi ini menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, pada Senin (8/9/2025).
Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Yuas menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, data yang valid menjadi dasar agar program bantuan seperti Kartu Huma Betang dan penyaluran beras subsidi pemerintah tepat sasaran.
“Data harus di-update dan disahkan dengan SK Gubernur agar tidak terjadi tumpang tindih. Ini penting supaya bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Mendagri dalam arahannya juga meminta pemerintah daerah memperkuat distribusi Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta melanjutkan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut terbukti membantu menjaga harga beras dan kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara nasional tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025.
Namun, masih terdapat 23,85 juta jiwa penduduk miskin, termasuk 2,38 juta jiwa kategori miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga 5 persen pada 2029.
“Pengendalian inflasi sangat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Karena itu, SPHP dan Gerakan Pangan Murah perlu terus berjalan di Kalteng,” pungkas Yuas. (*)
