PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalteng tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dan berdialog bersama pimpinan organisasi pers serta wartawan di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru ini.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara berimbang dan sesuai fakta.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah mengawal pemberitaan pembangunan daerah.
“Mohon izin Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa di waktu berjalan satu tahun ini teman-teman pers, media, dan jurnalis yang tergabung, baik itu bermedia kontrak dengan Pemprov ataupun yang saat ini juga belum berkontrak, mereka sudah mengawal dengan sangat baik berkaitan dengan pemberitaan,” katanya.
Rangga juga menyinggung situasi efisiensi anggaran yang tengah berlangsung.
Ia menyebutkan kebijakan tersebut tidak menjadi pembatas dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
Menanggapi hal itu, Agustiar menjelaskan bahwa sejak dilantik 11 bulan 10 hari lalu, pemerintah provinsi melakukan langkah evaluasi terhadap struktur belanja daerah. Efisiensi dilakukan pada pos-pos pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran kami sikapi dengan melakukan evaluasi dan pengurangan belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, kegiatan di hotel, dan pengeluaran sejenis lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan anggaran lebih terarah pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan sosial.
Program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana tetap dilanjutkan sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda di Kalteng.
Di sektor sosial, bantuan sosial tetap disalurkan dalam bentuk bantuan pangan dan uang tunai. Pemerintah provinsi juga tetap mengalokasikan insentif bagi RT, RW, pemuka agama, dan tokoh masyarakat, meski dilakukan penyesuaian sesuai kondisi fiskal.
Selain itu, pemerintah provinsi berencana meluncurkan Kartu Huma Betang sebagai inovasi layanan publik yang diharapkan dapat memperkuat integrasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Agustiar menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran, tanpa mengurangi komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (*)
