QRIS Belum Menjangkau Pelosok, DPRD Kalteng Minta Digitalisasi Tak Dipaksakan

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik.
banner 728x90

PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS belum sepenuhnya tepat jika diberlakukan secara merata, terutama di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan bahwa digitalisasi transaksi memang menjadi langkah maju dalam sistem keuangan.

Namun, ia mengingatkan agar implementasinya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat di daerah terpencil.

Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang belum memiliki akses internet memadai, bahkan belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

“Untuk pembayaran sistem digital tentu membuat kesulitan kepada orang lanjut usia, terutama yang dari beberapa desa yang belum terkoneksi internet dan masih tertinggal pemahaman digitalisasinya. Yang dibutuhkan masyarakat pedalaman sinyal internet,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan digitalisasi perlu disertai pendekatan yang inklusif agar tidak menimbulkan kesenjangan baru antara masyarakat perkotaan dan pedalaman.

Pemerintah dan sektor perbankan diharapkan dapat menghadirkan solusi yang adaptif terhadap kondisi daerah.

Berdasarkan evaluasi 2026, sejumlah wilayah di Kecamatan Antang Kalang dan Parenggean, Kotim, masih mengalami kendala jaringan yang belum stabil.

Hal ini dinilai menjadi faktor utama belum optimalnya penerapan sistem pembayaran digital di wilayah tersebut.

DPRD Kalteng pun mendorong Pemprov bersama penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan jaringan internet.

Selain itu, edukasi mengenai penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi era digital.

Sutik menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari kecepatan penerapan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaatnya.

“Yang paling utama perbaikan sinyal agar bisa masuk, supaya masyarakat di pelosok juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik,” tandasnya. (*)

+ posts

Pos terkait