PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai membawa dampak luas bagi masyarakat di Kalteng, terutama nelayan yang bergantung pada Solar subsidi untuk menunjang aktivitas melaut.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa kondisi pasokan Solar subsidi yang semakin sulit diperoleh di lapangan menjadi persoalan serius.
Ketergantungan nelayan terhadap bahan bakar tersebut membuat mereka berada pada posisi rentan ketika distribusi tidak berjalan optimal.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Jika pasokan terbatas, aktivitas melaut tentu ikut terganggu,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, situasi ini menyebabkan sebagian nelayan harus menyesuaikan aktivitas dengan mengurangi frekuensi melaut.
Hal itu dilakukan untuk menekan biaya operasional yang meningkat, meskipun berdampak pada penurunan pendapatan.
Di sisi lain, ia menilai sektor usaha besar seperti pertambangan relatif tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM, berbeda dengan masyarakat kecil yang merasakan dampaknya secara langsung.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi masyarakat umum dampaknya cukup besar,” tambahnya.
Kenaikan harga BBM juga berimbas pada meningkatnya biaya distribusi barang, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi ini semakin menambah beban ekonomi masyarakat.
Siti menekankan pentingnya perhatian serius dari pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan nelayan dan masyarakat kecil.
Ia berharap langkah konkret segera dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga energi.
“Distribusi harus benar-benar diawasi agar masyarakat yang berhak bisa mendapatkan BBM subsidi tanpa hambatan,” tutupnya. (*)
