PALANGKA RAYA – Rencana peluncuran Kartu Huma Betang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini mendapat perhatian dari DPRD Kalteng.
Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan sosial, namun pelaksanaannya diminta dilakukan secara cermat dan terukur.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyampaikan bahwa program ini harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu dan kelompok rentan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Program ini harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari pendataan penerima hingga mekanisme penyaluran manfaatnya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Faridawaty, Selasa (3/2/2026).
Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng itu menilai, akurasi dan validitas data penerima manfaat menjadi aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor dan pelibatan pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan dalam proses pendataan, guna memastikan program tepat sasaran.
Selain itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kalteng tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah.
“Kami di DPRD Kalteng, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.
Ia berharap Kartu Huma Betang dapat menjadi salah satu kebijakan yang mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. (*)
