PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mencatat keluhan serius dari masyarakat Desa Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, terkait dampak aktivitas operasional kontraktor di wilayah tersebut.
Sedikitnya 14 hektare lahan milik warga dilaporkan tenggelam di dalam lumpur dan hingga kini belum ada kepastian penanganan.
Anggota DPRD Kalteng yang juga Juru Bicara Reses Daerah Pemilihan V, Noor Fazariah Kamayanti, menyampaikan bahwa aspirasi warga tersebut dihimpun saat kegiatan reses dan kemudian dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng.
Ia menilai, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain dampak pada lahan warga, Noor Fazariah juga menyoroti minimnya sosialisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak kontraktor kepada masyarakat sekitar.
Kurangnya komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor munculnya kesalahpahaman dan lemahnya koordinasi dalam penyelesaian masalah.
“Mengenai CSR, kontraktor seperti menganggap rumah sendiri dan tidak ada pengenalan atau sosialisasi. Akhirnya terjadi permasalahan, di mana ada 14 hektare lahan tenggelam di dalam lumpur,” ujarnya saat menyampaikan laporan hasil reses, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa keberadaan CSR seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. Namun hingga kini, warga belum merasakan dampak positif dari program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.
“Sehingga saat ini program CSR untuk masyarakat tidak ada gunanya sama sekali,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan keterbatasan dana desa yang dinilai belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Dari total dana sekitar Rp890 juta, sebagian besar telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan rutin dan program lainnya.
“Dana yang masuk sekitar Rp890 juta sudah terbagi untuk koperasi merah putih dan kebutuhan lainnya, sehingga untuk pembangunan fisik hanya tersisa sekitar Rp150 jutaan,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan agar pembangunan dapat menyentuh sektor-sektor produktif seperti perbaikan jalan, dukungan sektor pertanian dan peternakan, serta penerangan jalan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Jika anggaran bisa mencapai Rp1 miliar, dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan sekitar 2 kilometer, bantuan bibit pertanian dan peternakan, serta penerangan jalan,” paparnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Kalteng dalam laporan tersebut. Beberapa sekolah disebut telah lama mengajukan proposal rehabilitasi, namun belum mendapatkan realisasi perbaikan.
“Semoga semua proposal dapat terpenuhi, terutama pendidikan. Sudah bertahun-tahun sekolah berdiri dan mengajukan permohonan, tetapi belum ada perbaikan atau rehabilitasi,” pungkasnya. (*)
