PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah terus dikawal agar sesuai dengan tata kelola dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, saat audiensi bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam agenda evaluasi MBG di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).
Dadang menyampaikan bahwa MBG memiliki peran strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui efek berganda.
Keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta sektor jasa distribusi dan logistik dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat daya beli masyarakat, dan menumbuhkan ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. BGN mendorong adanya kesamaan pandang antara Forkopimda dan pemerintah daerah, serta meminta dukungan aparat untuk turut mengawasi kualitas bahan pangan dan keamanan distribusi MBG di lapangan.
“Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi kunci agar seluruh koordinasi berjalan efektif. Pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan bahan pangan sebagai penopang utama program,” ujar Dadang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas jangkauan pelayanan MBG di seluruh wilayah provinsi.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan SPPG sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat,” ungkap Edy.
Dalam mendukung ketersediaan bahan pangan, Pemprov Kalteng telah membangun Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur, serta mengembangkan proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau.
Selain itu, pemerintah daerah juga membangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean dan sentra hortikultura di Kalampangan serta Pulang Pisau, sebagai langkah menuju kemandirian pangan.
Edy juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki wilayah dengan akses terbatas, sehingga distribusi MBG di beberapa daerah masih memerlukan penanganan khusus.
Ia berharap dukungan BGN dapat membantu mencari solusi agar pelayanan tetap merata dan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan pendampingan BGN. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bersinergi mendukung program Presiden, khususnya Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah,” tutup Edy. (*)
