PALANGKA RAYA – Ketua Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai, langkah tersebut berpotensi melemahkan prinsip dasar demokrasi serta mengurangi peran langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
Freddy menyampaikan bahwa sikap tegas tersebut merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang harus dijalankan oleh seluruh kader tanpa kompromi.
Menurutnya, loyalitas terhadap keputusan partai menjadi bagian dari disiplin organisasi sekaligus bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat.
“Kalau sudah perintah partai tidak perlu diulas lagi. Kalau A, ya A,” kata Freddy, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, Pilkada langsung adalah sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya secara nyata.
Dengan memilih secara langsung, masyarakat tidak hanya menentukan pemimpin, tetapi juga ikut mengawal arah pembangunan daerah sesuai aspirasi publik.
Freddy menilai, mekanisme ini juga memperkuat akuntabilitas kepala daerah karena mandat kepemimpinan diperoleh langsung dari rakyat.
Dengan demikian, pemimpin terpilih memiliki tanggung jawab moral dan politik yang lebih besar untuk memenuhi janji serta program kerja yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Karena kedaulatan rakyat betul-betul tercermin dalam pemilihan langsung itu. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pelaksanaan demokrasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa menjaga Pilkada langsung berarti menjaga semangat reformasi yang mengedepankan keterbukaan, partisipasi, dan keadilan politik.
Menurutnya, pelibatan publik secara langsung dalam proses pencoblosan menjadi simbol kuat bahwa demokrasi masih berjalan sesuai relnya.
“Masyarakat harus secara langsung terlibat mencoblos, sebagai perwujudan amanat reformasi,” tegasnya.
Freddy juga mengingatkan bahwa apabila Pilkada kembali dipilih melalui DPRD, maka terdapat potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Ia khawatir, jarak antara rakyat dan pemimpin akan semakin lebar serta memicu apatisme masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Bisa dipastikan,” pungkas Freddy ketika ditanya mengenai kemungkinan hilangnya suara rakyat jika mekanisme tersebut diterapkan kembali. (*)
