PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang dinilai sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Armada, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kalteng, belum lama ini.
Dalam pandangannya, Fraksi PAN menilai arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pondasi pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Fraksi PAN menilai kebijakan tersebut sudah cukup komprehensif dan menyentuh sektor-sektor strategis yang langsung berdampak bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus disertai dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Armada.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PAN mendorong agar keterbukaan informasi publik diperluas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan APBD.
“Kami berharap seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan program pemerintah berjalan secara terbuka dan partisipatif. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” imbuhnya.
Terkait struktur keuangan daerah, Fraksi PAN menyoroti proyeksi RAPBD Tahun 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, belanja daerah Rp7,3 triliun lebih, serta defisit sebesar Rp266 miliar yang ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Fraksi PAN, meskipun terjadi defisit, kondisi tersebut masih tergolong aman dan terkendali.
Armada menegaskan, pemerintah perlu tetap menjaga disiplin fiskal dan memastikan belanja daerah diarahkan pada kegiatan produktif.
“Fraksi PAN mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pengendalian belanja operasional agar lebih efisien. Fokus utama tetap pada belanja publik yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (red/adv)
