Dugaan Pembobolan Dana Disorot, DPRD Kalteng Dorong Reformasi Pengawasan di Bank Kalteng

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono.
banner 728x90

PALANGKA RAYA – Dugaan pembobolan dana miliaran rupiah di Bank Kalteng terus menjadi perhatian DPRD Kalteng.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem pengawasan secara menyeluruh di tubuh bank daerah tersebut.

Ia menegaskan, penguatan pengendalian internal merupakan langkah mendesak guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas lembaga serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor.

“Penguatan pengawasan internal perlu segera dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor,” ujar Sudarsono, Jumat (10/4/2026).

Sebagai BUMD yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan PAD dan pembangunan ekonomi daerah, Bank Kalteng dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional.

Sudarsono juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang ada saat ini.

Dengan langkah tersebut, diharapkan celah-celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum dapat segera ditutup.

“Kalau melihat fakta seperti ini, sudah pasti harus ada penguatan pengendalian internal,” tegasnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kalteng berencana melakukan pertemuan dengan manajemen Bank Kalteng untuk membahas langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil.

Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

“Terkait apa saja yang harus dilakukan, tentu kita akan melakukan pertemuan dengan manajemen Bank Kalteng,” katanya.

Ia berharap, manajemen Bank Kalteng dapat segera mengambil langkah strategis, termasuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan integritas sumber daya manusia, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga dan kinerja lembaga tetap optimal. (*)

+ posts

Pos terkait