PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Helmi, menilai pelaksanaan program prioritas Pemprov dalam satu tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
Ia menyoroti capaian pada sektor infrastruktur, digitalisasi pendidikan, serta peluncuran program perlindungan sosial sebagai langkah strategis yang perlu dikawal bersama.
Menurut Helmi, pembangunan jalan penghubung Kalteng–Kalimantan Timur yang mulai dikerjakan menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pembangunan ruas Palangka Raya menuju Gunung Mas juga telah berjalan dan diharapkan memberikan dampak langsung bagi mobilitas masyarakat.
“Pembangunan jalan penghubung Kalteng–Kaltim saat ini sudah mulai dikerjakan. Selain itu, pembangunan jalan Palangka Raya menuju Gunung Mas juga telah berjalan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa infrastruktur yang memadai akan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, menekan disparitas harga, serta membuka akses lebih luas terhadap layanan publik.
Dengan konektivitas yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi daerah diyakini dapat terdorong secara lebih merata.
“Dalam setahun ini progresnya sudah terlihat. Jalan penghubung Kalteng–Kaltim dikerjakan, dan jalan Palangka Raya ke Gunung Mas juga berjalan,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, Helmi mengapresiasi kebijakan digitalisasi yang menyasar seluruh SMA dan SMK se-Kalteng.
Program tersebut dinilai relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital.
“Seluruh SMA dan SMK di Kalteng telah mendapatkan bantuan digitalisasi untuk menunjang proses belajar mengajar,” katanya.
Bantuan yang diberikan meliputi smart TV, layanan internet berbasis satelit seperti Starlink, panel surya, serta perangkat pendukung lainnya.
Fasilitas tersebut dinilai sangat membantu sekolah di wilayah dengan keterbatasan listrik dan jaringan internet.
Helmi juga menekankan pentingnya implementasi Kartu Huma Betang agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap proses penyaluran dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berbasis data yang valid.
“Kartu Huma Betang telah diluncurkan. Prinsipnya, penerima manfaat adalah yang memang memerlukan dan sangat perlu dibantu oleh pemerintah. Harapannya tepat sasaran dan tepat guna,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai program yang telah diluncurkan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kalteng. (*)
