PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mengambil langkah proaktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dengan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Upaya tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi bersama Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Anshari mendampingi Bupati Katingan Saiful dalam kunjungan kerja ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut bertujuan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI terkait usulan pembiayaan ruas jalan strategis di Kabupaten Katingan.
Rombongan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI, termasuk anggota Komisi IV Bambang Purwanto yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Pertemuan tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi daerah sekaligus penjajakan dukungan program pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Junaidi menjelaskan, pendampingan itu merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalteng untuk membantu daerah mengakses program nasional di tengah keterbatasan anggaran kabupaten/kota.
“Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan dalam konsultasi dan silaturahmi. Harapannya, program pemerintah pusat dapat lebih optimal terserap di daerah,” ujarnya.
Dua ruas jalan yang diperjuangkan yakni pembukaan akses Pegatan menuju Katingan Kuala sepanjang kurang lebih 94 kilometer.
Jalur ini dinilai strategis karena menjadi akses utama menuju kawasan lumbung pangan di wilayah tersebut, termasuk mendukung pengembangan kawasan food estate di Katingan Kuala.
Selain itu, peningkatan jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Melawi, sepanjang sekitar 82 kilometer juga diusulkan sebagai prioritas.
Ruas ini diproyeksikan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan serta memperkuat konektivitas antarprovinsi.
Menurut Junaidi, DPRD Kalteng membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah yang membutuhkan pendampingan dalam menjalin komunikasi dengan DPR RI maupun kementerian teknis.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci percepatan pembangunan, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya seperti pertanian dan usaha kecil menengah.
“Kami siap membantu kepala daerah yang ingin berkoordinasi ke DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, maupun kementerian lainnya demi kemajuan pembangunan di Kalteng,” tegasnya. (*)
