JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (4/2/2026), guna menyinkronkan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Agustiar bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng disambut langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari tata ruang wilayah, pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Gubernur memaparkan bahwa kondisi tata ruang Kalteng memiliki karakteristik khusus karena sekitar 81 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan.
Sementara itu, 19 persen lainnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga kawasan hutan.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL adalah zona penyangga,” kata Agustiar.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan APL sebagai buffer zone memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pembangunan.
Untuk itu, diperlukan kebijakan yang adaptif serta dukungan anggaran, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), guna menunjang pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Selain itu, Agustiar juga menekankan pentingnya penataan tata air melalui normalisasi sungai.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengendalikan banjir di musim hujan serta menjaga kelembapan lahan gambut pada musim kemarau, sebagai bagian dari upaya pencegahan Karhutla secara berkelanjutan.
Di sektor ketahanan pangan, Gubernur menegaskan kesiapan Kalteng untuk berkontribusi dalam program strategis nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan bahwa dukungan lintas kementerian sangat dibutuhkan agar pengembangan kawasan tetap sejalan dengan perlindungan hutan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungan terhadap langkah dan usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan perencanaan terpadu agar pembangunan dan pelestarian hutan dapat berjalan seimbang.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kalteng. (*)
