PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah mengoptimalkan kesiapan daerah dalam mengantisipasi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.
Langkah tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang digelar secara daring dan melibatkan BPBD kabupaten/kota se-Kalteng, BMKG Kalteng, serta BPJS Ketenagakerjaan Kalteng, belum lama ini.
Sekretaris BPBD Kalteng, Noor Aswad, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, menegaskan bahwa upaya kesiapsiagaan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pencegahan sejak dini sebagai langkah paling efektif dalam menekan risiko karhutla.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujar Noor Aswad.
Ia menilai, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan pengendalian karhutla.
Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat diharapkan mampu mempercepat respon dan meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan, khususnya pada wilayah rawan kebakaran.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, menjelaskan bahwa mekanisme penanganan karhutla pada masa Status Siaga Darurat mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017.
“Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pengkajian cepat, penguatan posko, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, patroli gabungan, pemantapan sarana pemadaman, hingga penegakan hukum,” kata Alpius.
Ia menambahkan, langkah-langkah pencegahan juga mencakup optimalisasi sumur bor, pembangunan sekat bakar dan sekat kanal, pelibatan relawan, pemanfaatan sistem peringatan dini, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan larangan pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalteng, Anton Budiyono, menyampaikan bahwa faktor iklim menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan strategi kesiapsiagaan karhutla tahun 2026.
“BMKG memprediksi el Nino lemah berpotensi terjadi pada tahun 2026 dan musim kemarau sebagian diperkirakan berada di bawah normal. Kondisi ini tetap perlu diantisipasi dengan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pihak,” ujar Anton.
Melalui forum koordinasi tersebut, BPBD Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta mendorong partisipasi semua pihak guna mewujudkan pengendalian karhutla yang efektif, aman, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (*)
