PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya adaptasi perubahan iklim melalui Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang dibuka Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herson B. Aden, di Swiss-Bell Hotel Danum Palangka Raya, Selasa (2/12/2025).
Dalam sambutannya, Herson menjelaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan besar dengan dampak yang semakin terasa di berbagai daerah.
Ia mencontohkan kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa provinsi di Sumatera sebagai akibat cuaca ekstrem yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
“Kita menyaksikan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak secara langsung. Ini mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Herson menyebut Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Kebakaran hutan dan gelombang panas pada 2015, banjir berulang sejak 2010 hingga 2024, serta tren peningkatan suhu menjadi bukti bahwa risiko iklim semakin nyata. Kondisi lahan gambut dan karakter hidrologi wilayah juga menambah tantangan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan kerangka komitmen melalui NDC dan SNDC, yang menjadi dasar bagi daerah untuk menyusun perencanaan adaptasi secara ilmiah, terukur, dan dapat diimplementasikan lintas sektor.
“Dokumen ini tidak hanya untuk mengidentifikasi risiko, tetapi juga untuk memastikan langkah adaptasi masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Herson meminta seluruh perangkat daerah mencermati isi dokumen agar setiap program dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Tengah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK dan Hans Seidel Foundation atas dukungan penyusunan dokumen tersebut.
Ia berharap konsultasi publik ini menghasilkan masukan yang konkret dan dapat memperkuat ketahanan iklim di Kalimantan Tengah.
Dalam wawancara terpisah, Herson memaparkan bahwa penyusunan rencana aksi ini dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hans Seidel Foundation dari Jerman.
Dokumen ini, menurutnya, menjadi pedoman penting yang harus dipahami oleh publik dan perangkat daerah.
“Setiap OPD harus menyesuaikan programnya dengan rencana aksi yang kita susun, termasuk dengan RPJMD. Dengan begitu, ketika terjadi dampak perubahan iklim seperti suhu ekstrem, karhutla, atau banjir, kita sudah tahu langkah yang harus dilakukan,” ujarnya.
Herson menegaskan bahwa rencana aksi ini akan menjadi alat bantu pemerintah daerah dalam merespons kejadian ekstrem yang diprediksi akan semakin sering terjadi di Kalimantan Tengah. (*)
