PALANGKA RAYA – Upaya peningkatan sanitasi di Kalimantan Tengah kembali diperkuat melalui Rapat Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Bapperida Kalteng di Aula Bapperida, Selasa (2/12/2025).
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekda Kalteng, menegaskan bahwa rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan sanitasi yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Sebagian indikator telah menunjukkan progress, namun masih ada target yang membutuhkan langkah percepatan. Kita harus bekerja lebih adaptif, tepat waktu, dan tepat sasaran agar keterlambatan tidak menghambat pencapaian keseluruhan,” ujar Herson.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sanitasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah mencapai tujuan SDGs, terutama terkait penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta permukiman yang aman dan berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Data tahun 2024 menunjukkan capaian sanitasi aman di Kalteng sebesar 11,07 persen, sementara target nasional mencapai 30 persen.
“Masih ada gap 18,93 persen yang harus dikejar dengan strategi yang lebih menyeluruh. Kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mempersempit gap tersebut,” tegasnya.
Program PPSP 2025 mencakup berbagai agenda seperti pendampingan SSK Milestone 1–3 di Kabupaten Kapuas dan Seruyan, pelaksanaan Milestone 4 di Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara, serta pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi 2025–2029.
Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya juga diusulkan sebagai daerah yang akan kembali menerima pendampingan PPSP pusat pada 2026.
Pemprov turut menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi oleh sepuluh kabupaten yang berada pada tahapan Milestone 4 dan pasca-Milestone 4.
Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana kerja perbaikan pada tahun berikutnya untuk memastikan program berjalan lebih efektif.
Selain itu, seluruh kabupaten/kota diminta segera menyampaikan laporan implementasi SSK kepada Pokja PPAS Nasional, Pokja PPAS Provinsi, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalteng.
Perencanaan sanitasi 2026 kembali dipusatkan pada penanganan air limbah, stop BABS, pengelolaan sampah, penurunan stunting, dan penguatan Indeks Modal Manusia.
“Pembangunan sanitasi bukan hanya pembangunan fisik. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutup Herson. (*)
