PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi PAN, Agi, mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan pemerataan pembangunan di Kota Palangka Raya.
Ia menilai, masih adanya desa tertinggal di wilayah ibu kota provinsi merupakan ironi yang tidak seharusnya terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Agi usai melaksanakan reses selama delapan hari di Kecamatan Rakumpit.
Dalam kunjungan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari sejumlah kelurahan, di antaranya Kenarakan, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Berunai, Bukit Suha, dan Muku Baru.
Menurut Agi, aspirasi terbanyak yang disampaikan warga berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan.
Kondisi yang masih rusak dan belum memadai membuat aktivitas warga menjadi terbatas, bahkan memengaruhi roda ekonomi di wilayah tersebut.
“Rakumpit ini masih masuk wilayah Palangka Raya, tapi kondisinya jauh dari layak. Jalan dan jembatan banyak yang belum bagus, akses warga pun sulit. Padahal mereka bagian dari masyarakat ibu kota provinsi,” ujar Agi kepada awak media, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, buruknya akses transportasi membuat warga kesulitan menjangkau fasilitas umum, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.
Bahkan, untuk keperluan mendesak seperti membawa pasien sakit, warga harus menempuh perjalanan panjang dengan dua kali transportasi.
“Sekali perjalanan bisa menghabiskan biaya hingga dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu rupiah. Itu sangat berat bagi warga desa,” tuturnya.
Agi menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara wilayah pinggiran dibiarkan tertinggal.
Ia menilai, pemerataan pembangunan adalah tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah bersama DPRD.
“Tidak pantas Palangka Raya yang menjadi ibu kota provinsi masih punya desa terisolasi. Kita harus ubah kondisi ini. Saya akan kawal langsung aspirasi masyarakat ini hingga ke Gubernur dan dinas terkait,” tegasnya.
Politisi PAN itu berharap, dengan adanya perhatian lebih terhadap infrastruktur di wilayah Rakumpit, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan tidak ada lagi kesenjangan antara pusat kota dan daerah pinggiran.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Jangan tunggu masyarakat menjerit baru turun tangan. Rakumpit juga bagian dari Palangka Raya, mereka berhak mendapatkan pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya. (*)
