PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/10/2025), mewakili Gubernur.
Rakor ini menjadi tindak lanjut dari berakhirnya Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Kalteng, sekaligus menjadi ajang untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2025.
Pemerintah berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar penyusunan strategi pengendalian Karhutla tahun 2026 agar lebih terarah dan efektif.
Leonard menyampaikan apresiasi Gubernur kepada seluruh unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, relawan, serta masyarakat yang telah berperan aktif hingga Kalteng berhasil mencapai kondisi bebas kabut asap tahun ini.
“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Namun, pola penanganan Karhutla harus terus ditingkatkan agar menjadi langkah pencegahan yang terukur, bukan lagi tindakan darurat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian Karhutla ke depan akan difokuskan pada penguatan program rutin di daerah, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai bagi BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup.
Selain itu, Leonard juga mendorong dunia usaha agar berperan aktif dengan memanfaatkan dana CSR untuk kegiatan pencegahan Karhutla dan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
Dalam Rakor tersebut, Leonard juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan berbasis kearifan lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyelesaikan peta lahan bukan gambut sebagai dasar pemberian izin pembukaan lahan secara terkendali.
“Saya berharap peta ini rampung paling lambat Desember 2025, sehingga awal tahun depan sudah dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi perangkat desa, masyarakat adat, dan Satgas Karhutla di lapangan,” tegas Leonard.
Rakor dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, para bupati dan wali kota, serta pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, memberikan apresiasi terhadap konsistensi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menjaga koordinasi lintas sektor.
“Upaya yang dilakukan Kalteng telah sejalan dengan arah kebijakan nasional dan terbukti efektif dalam menekan kejadian kebakaran,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menyebutkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berhasil menerapkan strategi mitigasi terpadu sehingga mampu menurunkan risiko Karhutla secara signifikan pada tahun 2025. (red/adv)
